Lampung Tengah – Sebanyak 149 calon kepala kampung (Kakam) dari 51 kampung di Kabupaten Lampung Tengah mengikuti Deklarasi Damai Pemilihan Kepala Kampung (Pilkakam) Serentak 2026 di Gedung Sesat Agung Nuwo Balak, Senin (16/11).
Kegiatan yang digelar Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah ini dihadiri Wakapolres Lampung Tengah, Kompol Maryadi, S.H., M.H., mewakili Kapolres AKBP Zaldy Kurniawan, S.H., S.I.K., M.H bersama unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, camat, panitia pemilihan, dan seluruh calon Kakam.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK) Lampung Tengah, Fathul Arifin, menyampaikan bahwa deklarasi ini menjadi komitmen bersama untuk mewujudkan Pilkakam yang jujur, adil, serta berpegang pada asas langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber), sekaligus siap menerima hasil pemilihan dengan lapang dada.
Ia menjelaskan, Pilkakam Serentak 2026 berlangsung di 51 kampung yang tersebar di 21 kecamatan, dengan 277 tempat pemungutan suara (TPS) dan 137.203 pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT).
“Dari 149 calon, tiga kampung memiliki calon tunggal, 19 kampung diikuti dua calon, 16 kampung tiga calon, lima kampung empat calon, dan delapan kampung lima calon. Sebanyak 35 petahana juga kembali mengikuti kontestasi,” ujarnya.
Tahapan kampanye dijadwalkan pada 18–20 November 2026, masa tenang 23–25 November 2026, dan pemungutan suara pada 26 November 2026.
Sementara itu, dalam sambutan Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri, yang dibacakan Pj. Sekda Sulpakar, seluruh calon diimbau berkompetisi secara sehat dan bermartabat dengan mengedepankan visi, misi, serta program kerja nyata.
“Perbedaan pilihan diharapkan tidak memecah persatuan, serta seluruh pihak diminta menghindari politik uang, fitnah, provokasi, intimidasi, dan tindakan yang berpotensi memicu konflik,” ungkapnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Polres Lampung Tengah melalui Wakapolres Kompol Maryadi mengingatkan seluruh calon Kakam beserta tim pendukung agar menjadikan Pilkakam sebagai ajang adu gagasan dan program, bukan ajang permusuhan yang dapat memecah belah masyarakat.
Ia menegaskan, perbedaan pilihan merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, jangan sampai perbedaan tersebut merusak persaudaraan dan kerukunan yang selama ini telah terjalin.
Seluruh pihak diminta menahan diri, tidak mudah terprovokasi, serta menghindari penyebaran hoaks, ujaran kebencian, intimidasi, maupun tindakan lain yang berpotensi mengganggu keamanan.
“Silakan berkompetisi secara sehat untuk meraih kepercayaan masyarakat, tetapi jangan sampai perbedaan pilihan membuat kita bermusuhan. Siapa pun yang terpilih nantinya, persatuan dan kerukunan masyarakat harus tetap menjadi yang utama,” imbaunya.
Ia juga mengajak masyarakat berperan aktif menjaga situasi tetap kondusif dan segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan potensi gangguan keamanan.
“Masyarakat juga dapat menghubungi layanan Call Center Polri di 110 gratis bebas pulsa yang aktif selama 24 jam,” pungkasnya
Solihin







